my blog

http://dedysuarjaya.blogspot.com // follow @suarjayadedy

September 17, 2010

STANDAR AKUNTANSI INTERNASIONAL DAN PEMUSATAN GLOBAL



            Tekanan internasional untuk peningkatan dalam perbandingan antara akuntansi dan pengungkapan perusahaan, khususnya MNEs, berangkat dari bermacam-macam kepentingan dan kepedulian oleh partisipan grup dan organisasi secara luas. Mengagaris bawahi tekanan ini adalah salah satu kepercayaan fundamental bahwa peningkatan perbandingan akan memfasilitasi perbandingan internasional yang terinformasi dengan baik dalam performa dan prospek perusahaan, dengan keuntungan ekonomi yang bersifat konsekuen. Peranan dan dampak dari MNEs akan diungkap lebih jelas dan akan membantu memonitor atau bahkan mengontrol perilaku MNEs. Lebih jauh lagi, pembuat keputusan nasional dan internasional diharapkan untuk mempertinggi standar dengan akuntabilitas yang lebih komprehensif untuk organisasi yang lebih besar dan kompleks.
Grup dari pengguna dan organisasi apakah yang tertarik dengan urusan dari MNEs dan harmonisasi atau standarisasi dari akuntasni internasional? Kekuatan dan jangkauan global dari MNEs adalah banyak negara ataupun masyarakat yang terpengaruhi baik secara langsung amupun tidak langsung oleh operasi dari MNEs.ini mungkin, tetapi, untuk membedakan sejumlah grup baik yang mempunyai kepentingan biasa, maupun mereka yang mempunyai kepentingan unik. Mengapa mereka mengingkan informasi mengenai MNEs? Apa sifat dari informasi yang mereka butuhkan untuk memenuhi persyaratan pengambilan keputusan? Mengapa mereka ingin untuk mempengaruhi prilaku MNEs dengan hormat kepada akuntansi dan pengungkapan informasi? Sebagian besar partisipan grup terdiri dari:
  • Pemerintah
  • Serkat perdagangan dan pegawai
  • Investor (termasuk analis keuangan)
  • Bankir dan orang yang meminjamkan dana
  • Akuntan dan auditor

PEMERINTAH
Peranan pemerintah dalam menentukan isi dan sifat dari laporan perusahaan khususnya adanya campur tangan pemerintah dalam proses telah dipelajari lebih luas. Adanya campur tangan pemerintah adalah luas meliputi beberapa negara dengan tradisi perspektif legislasi yang menditail (contohnya Prancis dan Jerman), berlawanan dengan negara Anglo-Amerika yang menekankan kepada badan profesional pribadi baik yang autonomous maupun quasi-autonomous. Literatur atas peranan pemerintah sebagai pengguna potensial dari laporan perusahaan sangat jarang ditemukan.
            Informasi yang dibutuhkan pemerintah membutuhkan bermacam-macam perusahaan dan pengaruhnya,  contohnya, adanaya peencanaana dan regulasi  pemerintah. Tetapi, informasi jenis ini sering kali terlalu luas untuk di masukan ke dalam laporan tahunan perushaan, yang mana jika ditambahkan informasi ini akan menjadi sangat sangat susah dipakai. Lebih jauh lagi, sebagai tambahan dari pertanyaan atas kuantitas, banyak dari informasi menghormati satu sama lain baik dari suplier maupun penerima sebagai informasi laporan yang bersifat sangat rahasia dan terbatas hanya untuk laporan tujuan khusus yang sangat ketat dan rahasia. Meskipun kekuatan relatif dari perusahaan dan pemerintah sering sekali menjadi masalah kontoversi, ini adalah bukti

bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan untuk meminta dan mendapatkan informasi baik dari perusahaan lokal maupun MNEs. Luas dan kerahasiaan informasi yang
dibutuhkan oleh pemerintah pemerintah , baik sebagai rumah dan tuan rumah, dikombinasikan dengan kekuatan mereka untuk mendapatkan informasi apapun yang mereka butuhkan , akan mendukung pandangan bahwa pemerintah bukan pengguna penting bagi publikasi laporan perusahaan. Belum lagi sejumlah besar tekanan untuk meningkatkan pengungkapan informasi MNEs yang datang dari pemerintah.

PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)
PBB pertama kali terlibat dalam debat pengungkapan informasi pada tahun 1976 ketika sebuah grup ahli ditunjuk melalui komisi Transnational Corporation (yang sekarang termasuk dalam pekerjaan UNCTAD) untuk memformulasikan proposal yang mengikuti sebuah studi mengenai dampak MNEs kepada perkembangan dan hubungan internasional. Tudak hanya melakukan studi ini untuk mengidentifikasi masalah dalam komparabilitas internasional dengan hormat ke informasi yang disediakan oleh MNEs, tetapi juga mengungkapkan kekurangan informasi yang besar, baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial. Sebagai hasilnya, grup ahli ini mengkonsentrasikan diri pada perkembangan dari daftar minimum hal-hal yang ada dalam pengungkapan informasi MNEs baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial dalam laporan tujuan umum perusahaan, baik dalam level grup MNEs sebagai anggota individual perusahaan. Hasil dari deliberasi ini adalah proposal yang komprehensif dan mendetail atas proposal inkooperasi. Dan yang paling pentinglagi adalah, laporan keuangan konsolidasi yang diterima diseluruh dunia, informasi segmental dan disagregat, dan informasi finansial dan nonfinansial yang luas. Proposal ini digunakan sebagai basis pengembangan paket standar internasional dalam konteks dari code of coduct  MNEs.

Working Group of Experts (ISAR). Tujuan utama dari grup ini adalah untuk merekomendasikan standar internasional yang mana akan membuat negara anggota setuju untuk mendukung dan jika perlu, memaksakannya dengan hukum. Tetapi perkembangan untuk mencapai kesepakatan cenderung lambat dan dalam beberapa kasus, untuk mendapatkan informasi nonfinansial, menjadi tidak mungkin. Pada Oktober 1982, kebanyakan negara merekomendasikan agar badan terus bekerja dalam bentuk yang lebih permanen.

Organisasi untuk Kooperasi dan Pengembangan Ekonomi (OECD)
OECD (Organization for Economic Cooperationand Development) mempunyai keanggotaan yang lebih terbatas dibandingkan dengan PBB. Dengan hanya 30 negara anggota, berlawanan dengan PBB yang memiliki anggota lebih dari 190 negara, OECD menggambarkan kepentingan dari industrialisasi dan substansiali grup barat dari negara, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, dan AS. Negara-negara ini adalah rumah bagi sebagian besar negara MNEs. Pada tahu 1976, mengikuti konsultasi dangan kepentingan serikat dagang dan bisnis, satu set panduan untuk MNEs berisikan tujuan memperkuat kepercayaan antara MNEs dan Pemerintah, dan mendapatkan kritik untuk aktivitas MNEs. Panduan ini berisi tentang kumpulan prinsip atau rekomendasi untuk menutupi kode etik bisnis yang dikeluarkan secara luas dan

didisain untuk mencegah kesalah pahaman dan membangun atmosfer kepercayaan (OECD, Policy Brief, Juni 2003). Panduan ini direvisi lagi pada tahun 2000 dengan tujuan untuk merespon kekhawatiran tambahan berkaitan dengan dampak MNE pada negara asal dan tuan rumah. Sekarang ada bukti yang terus bertambah bahwa panduan tersebut telah menjadi semacam ikon. OECD saat ini sedang bekerja dengan  beberapa badan internasional yang berbeda, seperti Uni Eropa, untuk menentukan kapan mereka perlu untuk melakukan kolaborasi atas inisiatif untuk mempertinggi derajat organisasi.
Uni Eropa
Pada tahun 2004, Uni Eropa (EU) terdiri dari 25 negara anggota (Austria, Belgia, Cyprus, Rep. Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Honggaria, Irlandia, Itali, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris). EU telah terlibat dalam harmonisasi akuntansi internasional dan sta ndar pelaporan sejak tahun 1960 sebagai bagian dari harmonisasi hukum perusahaan, yang telah digunakan setelah Treaty of Rome (1957). Aktivitas EU telah mempunyai tujuan untuk mempromosikan tujuan integrasi ekonomi dan pengembangan perusahaan. Termasuk MNEs, juga seharusnya mempunyai kemerdekaan untuk menjadi lebih internasional dengan cara diperbolehkan melakukan bisnis dan bersaing dengan negara lain dengan kerangka kerja hukum, peraturan perpajakan, dan sumber daya keuangan yang brada pada keadaan yang biasa.
Harmonisasi akuntansi dan pelaporan di EU  berdampak signifikan khususnya bagi MNEs karena, berlawanan dengan PBB dan OECD, semua persetujuan yang mempunyai bentuk petunjuk mempunyai kekuatan hukum dan setiap negara anggota mempunyai obligasi untuk memasukan petunjuk ke dalam hukum nasional respektif. Peraturan disisi lain, menjadi hukum melalui EU tanpa melalui proses legislatif nasional. Petunjuk EU yang pertama dan kedua dikeluarkan pada tahun 1968 dan 1976.
Fourth Directive (petunjuk keempat). Petunjuk keempat dibuat/dikeluarkan pada tahun 1978, menambahkan persyaratan yang menditail yang berkaitan dengan pengungkapan informsi, klasifikasi dan presentasi dari informasi, dan metode penilaian. Implementasinya memakan banyak waktu. Persetujuan dalam petunjuk keempat melibatkan periode yang sulit dan panjang dari konsultasi dan negosiasi, khususnya dalam pandangan bahwa dalam faktanya Inggris, Irlandia, bersama dengan Denmark, bergabung dengan EU hanya pada tahun 1973 dengan tradisi berbeda akuntansi dan kebijakan pengungkapan informasi yang jauh berbeda. Hasilnya adalah sebuah kompromi antara sistem Benua Eropa dengan sistem Anglo Amerika.
            Tujuan dari petunjuk EU keempat sebenarnya bukanlah keseragaman tetapi condong ke arah pemberian kordinasi atau harmonisasi atas sistem legal yang ada. Isi dari petunjuk keempat yang signifikan pengaruhnya adalah persyaratan menditail mengenai prinsip dan klasifikasi atas akuntansi biaya historis konvensional. Ada fleksibilita syang substansial, tetapi, dengan memperhatikan penilaian persediaan, depresiasi, dan perlakuan atas goodwill. Diwaktu yang sama, pendekatan penilaian alternatif seperti

biaya pengganti, penilaian ulang nilai pasar, dan pengaturan nilai pasar diperbolehkan baik dalam akun utama maupun dalam pernyataan tambahan. Petunjuk ini juga berisi persyaratan pengungkapan yang meningkatkan tingkatan pengungkapan informasi di dalam berbagai negara EU. Dampak bagian petunjuk ini paling tampak di Itali dan negara EU yang relatif baru. Isi yang penting lainnya dalam petunjuk keempat ini adalah adopsi dari konsep Inggris dalam “true and fair view”. Tetapi adopsi ini masih belum jelas apakah memberikan dampak yang jelas atau tidak kepada negara EU yang lainnya.
Secara keseluruhan petunjuk keempat ini mempunyai garis start yang signifikan dalam proses harmonisasi. Ini membawa fleksibilitas dalam prinsip pengukuran dan penilaian dan kurangnya komprehensif dengan respek/rasa hormat kepada tranlasi mata uang asing, lease dan dana, atau laporan arus kas yang diinginkan. Disisi lain petunjuk ini juga meningkatkan pengungkapan dan transparansi didalam negara EU.
Petunjuk Ketujuh. Pada tahun 1983, petunjuk ketujuh atas akun konsolidasi diadopsi. Ini meningkatkan isu atas hubungan spesial ke operasi MNEs dan kontoversi. Isu yang tidak kalah pentingnya lagi adalah menyangkut definisi dari kata “grup”. Dalam pendekatan Inggris, yang berdasarkan kepada hak legal dan kepemilikan untuk mengontrol sebuah perusahaan, yang sangat kontras dengan pendekatan Jerman.

No comments:

Post a Comment